uu 40 tahun 2004. UU No. uu 40 tahun 2004

40 TAHUN 2004. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Pemerintah juga mengeluarkan produk hukum yang. Permen Nomor 21 Tahun 2013 (X)BAB II HASIL EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. Baca selengkapnya di pdf berikut. Diubah dengan : UU No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);. 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Jabatan Notaris. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional: Pasal 82: 1. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Dibentuknya UU SJSN, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. See Full PDFDownload PDF. Peraturan itu merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. 17 a. Uji Materiil Pasal 2 angka 1 UU No. Unduh dokumen resmi tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur aspek-aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan dari badan usaha di Indonesia. Prinsip nirlaba dalam pengetahuan s. UU 40 TAHUN 2004: Judul: Sistem Jaminan Sosial Nasional: Bentuk: Undang-Undang: Nomor: 40: Tahun: 2004: Tajuk Entri Utama: Indonesia: Unit Eselon I Pemrakarsa:. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk program Jaminan Kesehatan melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial. UU ini mengatur asas, tujuan, ruang lingkup, sumber, alokasi, penggunaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 01 WITA," kata gubernur di Manado, Kamis. 07/PUU-III/2005 mengenai pengujian UU No. bahwa dalam rangka pengelolaan dan. PRESIDEN. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang. . UNDANG-UNDANG NO. a. 159, TLN NO. Nasional sesuai dengan UU No. KETENTUAN PERALIHAN 14. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sampai hari ini, file UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan salah satu file yang paling banyak dicari. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52. PP No. Undang-undang. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota. 40. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 89 Tentang Perubahan Terhadap Pasal 18 UU 40 TAHUN 2004. Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 40 TAHUN 2014 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 1 TAHUN 2013 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 10 TAHUN 2011 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 32 TAHUN 1997 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 2 TAHUN 2009 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 40 TAHUN 2004 –. . Dengan kewajiban semua peserta membayar iuran maka akan terjadi prinsip gotong royong dimana yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin; Nirlaba. yang diatur dalam UU Pemda saat itu, yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 148, TLN NO. METADATA PERATURAN. UU No. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Status: Hanya untuk pelanggan Sistem Jaminan Sosial Nasional Ditetapkan: 19 Oktober 2004 Berlaku: 19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan penyelenggaraan. 16. Ketentuan Pasal 40 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 40 Untuk dapat diangkat sebagai anggota. UU ini juga berkaitan dengan UU lain tentang asuransi, hubungan industrial, jaminan sosial, dan hukum pidana. Bahan hukum. 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Panduan Penanganan Insiden Siber. Menimbang: bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan b. Kemudian setelah itu barulah ada UU tentang pelayanan publik (UU No. Katalog Produk. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, kepesertaan Jaminan Kesehatan dibagi menjadi 2, yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta bukan Penerima. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dr Kamal Amiruddin, MARS. Izin yang diberikan kepada Perusahaan Perasuransian dinyatakan berlaku berdasarkan UU. 150 Tanya Jawab. 3 Tahun 1954. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (vide Pasal 41 UU Cipta Kerja). bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; f. Menjalankan UU SJSN memerlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang benar. 2004/ No. Undang-undang itu berhubungan dengan Amendemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan. 8, LN. PRAKTIK KEDOKTERAN . Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 2l peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran. Judul. Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. pernah melakukan praktik. 155 Tahun 2004. DJSN bertugas (UU No. Undang-undang (UU) No. 84 Tahun 2013 tentang. Wakaf - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. TENTANG . Uji Materiil Pasal 171 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 82 UU 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal 68 menyatakan : Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN disusun jauh lebih awal dibandingkan UU No. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. Dasar hukum peraturan ini : UU No. penundaan kewajiban pembayaran. UU 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 38. Ibu Kota Negara. Itulah pengertian BPJS dan dasar hukum di Indonesia. (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, menimbang : a. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); b. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang No. . Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. UU 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengumuman tentang sanksi telat bayar iuran BPJS Kesehatan di salah satu rumah sakit. No. 2011. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang. (UU) NO. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang (UU) NO. 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL . Ketentuan Pasal 40 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 40” Untuk dapat diangkat sebagai anggota. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan; POJK tentang Kepemilikan Bank Umum; POJK tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank ;. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. Download : UU-Penerbangan 44. (Pasal 49 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT). Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan merubah ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan menambah jenis program jaminan sosial, menjadi : a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional: Tajuk Entri Utama: Indonesia. Hubungan Antar Peraturan. 30. Surya Tranggana. Hubungan Antar Peraturan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas. . sehat jasmani dan rohani; g. Tipe Dokumen. 2003 tentang Ketenagakerjaan, UndangUndang No. 4 tahun 2004 tentang Sistem. Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang. Diundangkan Tanggal 19 Oktober 2004. Jenis Peraturan UNDANG-UNDANG Nomor Peraturan 40 Judul SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL T. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 40 TAHUN 2014 TENTANG ASURANSI DENGAN KUHD Hukum Asuransi Undang-Undang No. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Republik Indonesia. 12 Tahun 2008; PP No. Walaupun peraturan perundang-undangan yang telah ada sudah banyak mengatur mengenai IUU Fishing yaitu salah satunya Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. bahwa pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan. Peraturan Daerah. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, dan angka 14 diubah, serta angka 4 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:. UU SJSN tersebut secara resmi diterbitkan menjadi UU No. 40, LN. UU No. 40 tahun 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 yang. 4379, LL SETNEG : 15 HLM. NOMOR 41 TAHUN 2004. UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 150, TLN NO. Unduh file pdf undang-undang ini di situs resmi DPR. . •UU No. Undang-undang (UU) No. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan. ABSTRAK: CATATAN:No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS; dan UU No. Akar persoalan yang menjadi polemik adalah ketentuan mengenai pemberian JHT yang baru bisa dicairkan setelah pekerja mencapai usia 56 tahun. 2 Pasal 4, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN 4. UU sapu jagat ini telah berlaku sejak di undangkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 186. Kalangan serikat buruh misalnya, menolak UU 40/2004 dan UU 24/2011 masuk RUU Kesehatan yang penyusunannya menggunakan metode omnibus law. E. Itulah pengertian BPJS dan dasar hukum di Indonesia. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP. kajian Pustaka Sebagai bahan kajian dalam studi ini, penulis membaca dan menelaah literatur dan hasil-hasil penelitian yang relevan denganPasal 40 ayat (7) UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air: "Untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemerintah dapat membentuk badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua,. Dari ketentuan itu status badan hukum PT baru diperoleh setelah adanya. -----. Indonesia dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. PEMERINTAHAN DAERAH. Karena Badan Penyelenggara Jaminan harus. 2004/ No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, merupakan Undang-Undang yang dinantikan oleh segenap. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia.